Filsafatoholic

Sebuah Tinjauan Tipologi Militer Indonesia Pasca Keruntuhan Orde Baru
Dalam terminologi kontemporer, militer dipahami berdasarkan tipologi militer profesional, militer pretorian dan militer revolusioner. Militer profesional memusatkan diri pada fungsi pertahanan-keamanan, menjauhkan diri dari politik, lebih mengutamakan pembinaan secara ketat profesionalisme kemiliteran.Militer pretorian menjalankan dua fungsi sekaligus, pertahanan-keamanan dan sosial politik. kerena orientasinya mengedepankan partisipasi dan intervensi politik secara permanen, militer model ini kurang memperhatikan keahlian profesional kemiliteran. sedangkan militer revolusioner tumbuh di negara-negara yang memliki pengalaman kolonialisme. model ini menjalankan petorianisme tapi tidak permanen. militer masuk ke wilayah politik untuk sementara waktu. selam revolusi berlangsung. seusai revolusi, militer kembali berkonsentrasi pada pembinaan profesionalisme kemiliteran.
Masing-masing tipologi diatas berangkat dari kondisi sejarah tertentu. Militer di sebuah negara dapat saja terkategorikan dalam satu tipologi yang berbeda dalam setiap masa tertentu. begitu juga akan halnya militer di indonesia. Pada Masa perjuangan kemerdekaan, militer dapat dikategorikan dalam tipologi militer revolusioner hingga ia kemudian dipaksa untuk menjadi militer profesional oleh sistem pemerintahan parlementarian yang akhirnya juga terbukti gagal membawa indonesia kepada kondisi yang lebih baik. hingga memaksa militer untuk kembali pada sifat revolusionisme-nya dan terlibat aktif dan intervensif ke dalam ranah sosial-politik.
Begitulah selanjutnya. Dari rezim orde lama Ir.Soekarno hingga rezim orde baru Jendral Soeharto, militer indonesia dikategorikan dalam tipologi Pretorian. dengan kadar partisipatif dan interventif ke dalam ranah politik yang berbeda, militer pada dua masa kekuasaan rezin tersebut diatas menjalankan dua fungsi sekaligus (dwi fungsi), yakni fungsi pertahanan-keamanan dan fungsi sosial-politik hingga akhir kekuasaan rezim otoritariat orde baru.
Pasca keruntuhan Orde Baru, di awal-awal masa reformasi, militer disibukkan dengan pencarian format ideal bagi posisinya dalam pemerintahan. Berbagai gagasan muncul ke permukaan. Salah satunya adalah tuntutan pencabutan dwi fungsi militer (ABRI/ TNI) yang selama ini menjadi landasan logika pembenaran militer untuk berpartisipasi dan intervensi ke ranah sosial-politik, yang menguat seiring dengan tuntutan reformasi total, disegala bidang kehidupan bangsa.
Entah karena kuatnya tuntutan itu, atau karena memang suksesnya agenda reformasi militer yang telah dicanangkan generasi Mayjen. Yudhoyono atau SBY dan rekan-rekannya, secara institusional militer (TNI) keluar dari ranah sosial-politik dan memilih untuk mengutamakan konsolidasi internal TNI. lepas dari perdebatan itu, Militer atau dalam hal ini TNI secara institusional terlihat pasif dalam kehidupan sosial-politik.
Hingga saat ini Militer (TNI) masih dalam perdebatan filosofis dan teoritis mengenai kekurangan dan kelebihan keterlibatannya dalam ranah sosial-politik. Tulisan ini tidak bermaksud untuk masuk ke dalam perdebatan antara pro dan kontra keterlibatan Militer (TNI) di ranah sosial-politik, akan tetapi secara gradual akan mendiskripsikan dan meng-eksplanasikan bagaimana perjalanan Militer indonesia dari masa ke masa, dengan menjadikan seluruh aspek keilmuan yang terkait sebagai landasan analisa. sehingga hasil dari semua itu, mampu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak untuk melihat perdebatan pro dan kontra dengan kacamata objektifitas dan proporsionalisme.
Akhirnya dengan harapan sederhana itu, Militer dan Sipil di Indonesia tidak lagi sebagai dua kelompok yang berseberangan, akan tetapi dua patner sejati yang bersama-sama berusaha membangun indonesia yang demokratis dan berjaya.