Filsafatoholic

Sejak era soharto, indonesia menjadi negara yang sangat visioner dalam hal pembangunan nasional, kususnya pada sektor okonomi, setidaknya itu bisa terlihat dari jargon yang dilabelkan terhadap masa pemerintahanya, yang semula pada era Soekarno terkenal dengan Revolutionary motto menjadi Developmentalsm motto.Dalam pelaksanaan jargon Developmentalis inilah yang kemudian di ikuti dengan beberapa persyaratan salah setunya dengan politik stability,yang dianggap mampu merealisasikan program pembangunan nasional,secara terpadu,sistematis,dan menyeluruh.
Dalam masa transisi mempertahankan kemerdekaan ke masa pembangunan memang terasa sangat berat bagi siapapun yang memimpin,pada masa itu, sehingga membutuhka keberanian dan kecakapan seorang pemimpin dalam merespon realitas yang ada,dalam hal ini” mangambil keputusan”.apalagi kalo dilahat dari sisi ekonomi yang sangat amburadul, ini bisa terlihatdari merosotnya tingkat produksi dan investasi di berbagai sektor, sektor industri hanya manyumbangkan 10% dari GDP dan ditambah lagi devisit anggaran mencapai 50% dari total pengeluaran anggaran negara,(belum termasuk angka kemiskinan dan pengangguran dll)
Melihat dan merespon permasalahan yang ada membuat pera ahli profesional yang dipercaya oleh suharto(teknokrat) untuk menangani masalah masalah ekonomi yang kian terpuruk,langkah awal yang dilakukan para teknokrat adalah pemenuhan atau pencukupan kebutuhan dasar masyarakat,menekan angka inflasi, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang menyeluruh, namun tidak mudah untuk mewujudkan itu semua mengingat kondisi ekonomi pada saat itu,sehingga modal manjadi syarat mutlak dalam pembangunan yang telah dirancang. dan pendek kata, harus mengutang kepada lembaga donor internasional atau IMF. sebab itulah pada awal masa orde Baru pemerintah sangat memperhatikan kontrol tingkat inflasi,Rehabilitasi infrastruktur,stabilitas politik dan yang paling penting adalah membina hubungan baik dengan kelompok donor internasional.
Guna mempermudah langka-langkah teknokrat dalam konsep pembangunanya tentunya harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong perekonomian, adalah UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA(penanaman modal asing) yang kemudian menjadi pilar penting dalam usaha pembangunan yang dirintis oleh pemerintahan soharto pada saat itu. dengan adanya UU PMA itu telah membuka jaringan atau pintu investasi asing masuk indonesia, masuknya investasi tersebut dianggap akan menguntungkan indonesia. yang pertama; menciptakan iklim investasi baru tanpa harus pemerintah mengeluarkan modal.dan yang kedua; menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja indonesia dan mampu mengakibatkan peningkatan pendapatan serta menguatkan daya beli masyarakat indonesia dan yang terpenting bisa menggerakan roda ekonomi indonesia secara terus menerus.
Sehingga pada ahirnya dibentuknya IGGI(inter-governmental group on indonesia) yang terdiri dari negara-negara maju serta lembaga internasional seperti IMF dan World Bank. tidak bisa dipungkiri bahwa terjalinya hubungan baik ini telah mendorong pembangunan ekonomi sehingga turut mempercepat pembangunan ekonomi yang telah dirancang oleh pemerintah, dalam hal ini teknokrat.
Harus diakuai bahwa stategi pemerintah sangat luar biasa pada saat itu, mengingat keadaan yang serba carut merut disulap menjadi salah satu negara yang paling disegani dikawasan asia,inilah puncak keberhasilan indonesia dibawah soeharto, sehingga tidak mengherankan apabila indonesia diprediksikan oleh banyak kalangan akan mampu menembus percaturan ekonomi dunia macam ameriaka,cina dan negara-negara maju lainya(sebelum krisis). walaupun demikian langkah yang diambil oleh pemerintah kurang begitu menyeleluruh, sehingga terjadi disparitas pembangunan dan kesenjangan yang mencolok,cerita sukses diatas agaknya perlu dipertanyakan kembali akan keampuhanya,terkait daya tahan strategi denelopmentalism ini ternyata tidak berlangsung lama, bahkan tidak lebih dari satu dekade.dari sini pemerintah dianggap telah memperdagangkan strategi pembangunan dengan hanya memperkuat basis tingkat atas,yang kemudian sangat rapuh dibawah. pemerintahan suharto sangat tidak hati-hati dalam menimbang imbas dari UU PMA dan miliaran dolar uang hutang yang tentunya berbungah tersebut demi mempercepat gerak laju ekonomi indonesia, namun disisi lain memiliki kelemahan yang begitu mengangah. setidaknya perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh pemerintah dengan asing untuk mendapatkan pinjaman dari negara donor telah membuat banyak kerugian yang baru terasa efeknya setelah beberapa tahun kemudian.lebih dari itu pemerintah soharto dengan teknokratnya menciptakan kebijakan-kebijakan yang mempunyai semangat yang sangat liberalis, ini terlihat dari sedikitnya intervensi pemerintah dalam mengawal persaingan ekonomi antara lain;kebebasan melakukan ekspor dan impor, hak kepemilikan yang tidak dibatasi,pembentukan harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran dll. dari sinilah salah satu kesalahan suharto dalam konsep developmentalism-nya yang pada ahirnya begitu mudah tergoyah oleh krisis,dan puncaknya pada tahun 1999 yang juga talah menumbangkan pemerintahanya yang berkuasa lebih dari tiga dekade.
Titik tekan dari tulisan ini adalah melihat blunder para teknokrat beserta strategi pembangunanya yang begitu rakus dan tergesah-gesah dalam upaya pembangunan yang dengan hanya bermodal hutang tanpa memikirkan efek setelahnya,telah berakibat fatal bagi indonesia, sifat sangat pro dengan asing ini telah menjadi bom waktu dan terbukti itu telah terjdi pada saat itu, strategi ini sangat berlawanan dengan pandangan sukarno yang begitu anti dalam bermitra dengan asing yang kemudian menjadi jargon orasinya saat berpidato(go to hell with your aid). dari sini penuliis menilai langkah yang ditempuh oleh teknokrat suharto pada saat itu terlalu memaksakan diri, dan kebijakan-kebijakanya terlihat sangat liberalis inilah yang menjadi masalah sampai saat ini.